KALIMANTANVIEW.COM, TANAH BUMBU – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) bertempat di Hotel Lotusa Batulicin, Kamis (30/10/2025).
Kegiatan ini dihadiri berbagai pemangku kepentingan, mulai dari unsur pemerintah, dunia usaha, hingga perwakilan masyarakat. FKP ini turut mengundang narasumber dari Perwakilan OMBUDSMAN RI Provinsi Kalimantan Selatan.
Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, melalui Asisten Administrasi Umum Setda Tanah Bumbu, M. Yamani, menyampaikan kegiatan ini merupakan salah satu wujud nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima dan berintegritas.
Forum Konsultasi Publik ini menjadi bagian dari implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik.
“Langkah ini juga merupakan upaya menuju terwujudnya Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu,” ungkapnya.
FKP ini memiliki arti penting sebagai wadah komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Melalui kegiatan ini, sambungnya, berbagai pihak dapat bertukar pikiran, menyampaikan aspirasi, serta memberikan masukan konstruktif terkait peningkatan kualitas layanan publik, khususnya dalam bidang perizinan dan penanaman modal.
“Melalui forum ini, kita berharap dapat bersama-sama menyusun langkah strategis guna memperbaiki dan menyempurnakan standar pelayanan publik di Tanah Bumbu,” tambahnya.
DPMPTSP Tanah Bumbu, sebutnya sebagai instansi yang berhadapan langsung dengan masyarakat dan pelaku usaha, diharapkan terus memperkuat komitmennya untuk menghadirkan layanan yang mudah, cepat, transparan, dan akuntabel.
Selain itu, diharapkan pula adanya inovasi layanan berbasis digital yang ramah pengguna serta peningkatan integritas dan profesionalitas aparatur dalam melayani masyarakat.
Keberhasilan pelayanan publik tidak dapat tercapai tanpa dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat.
