Banjarmasin, KalimantanView.com – Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif secara resmi membuka Workshop Peningkatan dan Penguatan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2025, Kamis (19/6/2025) di Banjarmasin.
Kegiatan ini menjadi bagian penting dari upaya Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dalam menyusun langkah strategis menuju birokrasi yang adaptif, profesional, dan berorientasi pada hasil, sejalan dengan arah kebijakan nasional.
Bupati Andi Rudi Latif menegaskan bahwa Reformasi Birokrasi (RB) merupakan instrumen penting dalam mempercepat pencapaian prioritas kerja Presiden dan pembangunan nasional.
Ia menyampaikan bahwa dinamika global yang semakin kompleks menuntut pemerintahan yang responsif dan efisien dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Reformasi Birokrasi bertujuan menciptakan birokrasi yang profesional, adaptif, berintegritas, bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu memberikan pelayanan publik yang optimal dan berdampak nyata,” tegasnya.
Lebih lanjut, Bupati menyampaikan bahwa arahan Presiden mengenai Reformasi Birokrasi menekankan tiga aspek utama, yakni birokrasi yang mampu menghasilkan kinerja yang nyata, birokrasi yang menjamin kebijakan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, serta birokrasi yang lincah dan responsif.
“RB bukan sekadar agenda rutin, tetapi harus menjadi gerakan perubahan yang menyentuh akar permasalahan tata kelola pemerintahan,” ucapnya.
Pemerintah pusat sendiri telah menetapkan Roadmap Reformasi Birokrasi Tematik 2025–2029, yang fokus pada lima isu strategis: penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, pengelolaan sumber daya dan hilirisasi, percepatan prioritas aktual Presiden, serta transformasi digital pemerintahan.
Bupati berharap melalui workshop ini akan dihasilkan rencana aksi Reformasi Birokrasi yang lebih spesifik, terukur, dan berdampak langsung terhadap pencapaian target pembangunan daerah.
“Harapan saya, untuk tahun mendatang khususnya di tahun 2026, diharapkan kolaborasinya lebih di tingkatkan, mengingat banyak sekali warga kita yang masih membutuhkan,” tegasnya.
Dirinya juga menekankan pelaksanaan workshop ini dapat diperoleh Rencana Aksi Reformasi Birokrasi yang lebih spesifik, terukur dan relevan serta berdampak positif terhadap pencapaian sasaran pembangunan, khususnya dalam mewujudkan Tanah Bumbu yang maju, makmur dan beradab.
Workshop ini dihadiri oleh Budi Prawira, SE. MM Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawas Wilayah II, Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Yulian Herawati, Kepala Biro Organisasi Provinsi Kalimatan Selatan Ir.Hj. Galuh Tantri Narindra, Pimpinan SKPD Pemkab Tanah Bumbu, perwakilan instansi vertikal, serta Tim Aksi Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang berkomitmen mendukung akselerasi Reformasi Birokrasi.
