BATULICIN – Rapat Koordinasi (Rakor) Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 mengusung tema “Optimalisasi Peran Bunda PAUD Dalam Implementasi Wajib Belajar 1 Tahun Pra Sekolah” berlangsung di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Senin (8/9/2025).
Bunda PAUD Kabupaten Tanah Bumbu, Andi Irmayani Rudi Latif, turut berperan aktif dalam rangkaian agenda rapat. Ia menilai rakor ini penting sebagai wadah konsolidasi peran Bunda PAUD se-Kalimantan Selatan dalam memperkuat kualitas layanan pendidikan anak usia dini.
“Rakor ini mempertegas komitmen bersama untuk mendukung kebijakan wajib belajar satu tahun pra sekolah. Dengan sinergi seluruh kabupaten/kota, kita dapat memastikan anak-anak mendapatkan pembelajaran dasar yang bermutu. Sekaligus mempersiapkan transisi yang lebih matang ke jenjang sekolah dasar,” ujar Andi Irmayani.
Rakoor Bunda PAUD dirangkai dengan pengukuhan Bunda PAUD Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, oleh Bunda PAUD Provinsi Kalimantan Selatan, Hj. Fathul Jannah Muhidin.
Ia juga memberikan apresiasi atas pengukuhan Bunda PAUD Kota Banjarbaru.
“Selamat kepada Ibu Erna Lisa Halaby atas pengukuhan sebagai Bunda PAUD Kota Banjarbaru. Semoga amanah ini semakin memperkuat peran strategis Bunda PAUD dalam mewujudkan layanan PAUD yang berkualitas dan merata di Kalimantan Selatan,” tambahnya.
Rapat koordinasi ini diisi dengan beragam agenda, mulai dari pembacaan naskah pengukuhan, penandatanganan nota kesepahaman Pokja PAUD dengan berbagai mitra strategis, hingga paparan materi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan mengenai peran pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan wajib belajar pra sekolah. Narasumber lain dari Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Kalsel turut menyampaikan pentingnya peran strategis Bunda PAUD dalam pelayanan PAUD berkualitas.
Kegiatan yang juga melibatkan diskusi kelompok kabupaten/kota ini diharapkan menghasilkan rencana tindak lanjut yang konkret untuk memperkuat layanan PAUD. Meningkatkan kolaborasi antar pemangku kepentingan, serta mempercepat pencapaian target wajib belajar pra sekolah satu tahun di Kalimantan Selatan.
