Tanah Bumbu, KalimantanView.com – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu secara resmi menggaungkan kembali pembangunan Zona Integritas (ZI) sebagai prioritas utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani.
Penegasan ini disampaikan dalam pembukaan Sosialisasi dan Evaluasi Pembangunan ZI menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Banjarbaru belum lama ini.
Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, melalui Sekretaris Daerah Yulian Herawati, menyatakan bahwa momen ini merupakan titik balik kebangkitan integritas di lingkungan Pemkab Tanah Bumbu.
Saat ini, terdapat empat instansi pelayanan publik yang menjadi pionir, yakni DPMPTSP, Disnakertrans, RSUD dr. H. Andi Abdurahman Noor, dan Disdukpencapil.
Namun, Bupati menegaskan bahwa mulai tahun 2026, pembangunan Zona Integritas harus merambah ke seluruh perangkat daerah tanpa terkecuali. Ia menuntut adanya inisiatif mandiri dari setiap kepala instansi untuk melakukan perubahan mendasar pada budaya kerja birokrasi.
“Mulai tahun 2026, pembangunan Zona Integritas tidak boleh berhenti pada empat SKPD ini saja. Saya mengundang SKPD lainnya untuk ikut membangun Zona Integritas. Jangan menunggu ditunjuk, tetapi tunjukkan inisiatif, keberanian, dan komitmen untuk berAksi,” tegas Bupati dalam sambutannya yang dibacakan Sekda Yulian Herawati.
Lebih lanjut, Bupati mengingatkan agar proses ini tidak terjebak pada pemenuhan dokumen administratif semata. Setiap pimpinan perangkat daerah diminta untuk menjadikan program ini sebagai landasan transformasi pelayanan yang nyata dirasakan oleh masyarakat.
“Saya minta seluruh Kepala SKPD mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh. Jadikannya sebagai awal perubahan nyata, bukan sekadar formalitas,” pungkasnya.
Kegiatan ini turut menghadirkan Tim dari Kementerian PANRB sebagai narasumber untuk memberikan pendampingan strategis bagi seluruh SKPD di lingkungan Pemkab Tanah Bumbu.
